Reformasi Penyelesaian Perkara Koneksitas Pasca Pembaruan KUHAP
Perspektif Peradilan Umum dan Militer
DOI:
https://doi.org/10.37329/metta.v6i3.5696Keywords:
Connected Cases, Criminal Participation, General Court, Military Court, Predominant Harm, Legal CertaintyAbstract
A connected criminal case arises when an offence is jointly committed by persons subject to the general and military court jurisdictions. This study examines the relationship between criminal participation and the connected-case mechanism and formulates a settlement model following the enactment of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code. The study employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. Primary legal materials consist of relevant legislation and judicial decisions, while secondary materials include journal articles, books, and legal doctrines; tertiary materials are used only to assist terminology searches. The study finds that participation constitutes the substantive basis for identifying each offender’s role and criminal liability, whereas connected jurisdiction constitutes a procedural mechanism for determining the forum and procedure when offenders fall under different jurisdictions. The new Criminal Procedure Code establishes the general court as the primary forum, simplifies joint investigation, and strengthens coordination between public prosecutors and military prosecutors. However, inconsistencies with Law Number 31 of 1997 on Military Justice remain a normative gap. This study proposes objective parameters for determining the predominant harm and a seven-stage coordination model covering offender identification, investigation, forum determination, prosecution, trial, and execution of judgment. The novelty lies in synthesising the new Criminal Procedure Code, the harmonisation problem with military procedural law, and operational parameters for determining the connected-case forum.
References
Adji, I. S. (2009). Korupsi dan Penegakan Hukum. Jakarta: Diadit Media.
Angreni, N. M. A. T., & Hariyanto, D. R. S. (2025). Pengaturan Titik Berat Kerugian Dalam Perkara Koneksitas. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11), 1-12.
Anjari, W., & Sekartaji, R. R. H. T. (2026). Koneksitas Tindak Pidana Penipuan oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia: Studi Kasus Putusan Nomor 214K/MIL/2014 dan Pengaturan Koneksitas Dalam KUHAP 2025. Jurnal Hukum Staatrechts, 9(1), 94-108.
Apriliyanto, T., Putra, I., & Maryani, A. (2025). Kepastian Hukum Sistem Peradilan Pidana Koneksitas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXI/2023. Wajah Hukum, 9(2), 624-633.
Arief, B. N. (2018). Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kesehatan. Jakarta: Kencana.
Asshiddiqie, J. (2017). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
Fajarhari, R., & Muis, A. B. (2021). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Dikaitkan Dengan Mediasi Penal Dalam Peradilan Militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997). Iustitia Omnibus: Jurnal Ilmu Hukum, 2(2), 48-56.
Harahap, M. Y. (2015). Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan/ M. Yahya Harahap. Jakarta: Sinar Grafika.
Mahmudi, M., & Ludfi, L. (2023). Tanggung Jawab Hukum Anggota Militer Dalam Kasus Korupsi Melalui Peradilan Koneksitas Antara KPK dan TNI. HUNILA: Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan, 2(1), 113-124.
Mau, H. A., & Sinaulan, R. L. (2021). Keabsahan Surat Keputusan Bersama Untuk Penyidikan Perkara Koneksitas Pasca Perubahan Ketatanegaraan Indonesia. Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, 15(1), 15-19.
Mertokusumo, S. (2016). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
Prabandari, P. N., Sugiartha, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Peranan Jaksa Agung Muda Bagian Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas. Jurnal Analogi Hukum, 4(2), 182-186.
Rini, S., & Suprapto, S. (2025). Kewenangan Peradilan Militer Dalam Menindak Anggota TNI Yang Melakukan Tindak Pidana Umum. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(8), 5113-5123.
Sari, O. N., Arfiani, N., & Mustofa, M. (2023). Independensi Penuntutan Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan. WELFARE STATE: Jurnal Hukum, 2(2), 143-162.
Sagala, P., Agustono, A., Putra, I., & Lubis, A. F. (2024). Acara Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Rugi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial, 3(4), 91-114.
Salumpaehe, R. M. (2025). Kewenangan Pengadilan Militer Dalam Penyelesaian Kasus Koneksitas Masyarakat Sipil Dan Militer. Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, 13(5).
Sekarini, A. (2024). Analisis Yuridis Penerapan Splitsing Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau Dari KUHAP Dan KUHAPMIL. Jurnal Hukum Militer, 16(1), 1-17.
Septiana, S., & Hamonangan, P. A. (2023). Kedudukan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Indonesia. Jurnal Ilmiah Publika, 11(1), 108-115.
Soekanto, S. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sultan, A. K. (2026). Peran Jaksa Bidang Pidana Militer Dalam Penegakan Hukum Perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Fatwa Hukum, 8(4).
Swandana, M. D. M. (2024). Kewenangan Peradilan Militer Terhadap Penegakan Hukum Pada Perkara Koneksitas Yang Dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Jurnal Hukum Militer, 17(2), 1-21.
Syamsuddin, A. (2017). Kajian Tentang Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Perkara Koneksitas Menurut KUHAP. Lex Crimen, 6(6), 64-71.
Tambunan, D. G. (2019). Koordinasi Antara Polisi Militer (PM), Oditurat Militer (ODMIL), Serta Atasan Yang Berhak Menghukum (ANKUM) Sebagai Penyidik Dalam Lingkungan Peradilan Militer. Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Tamrin, H., & Rochman, A. (2026). Wewenang PAPERA Dalam Peradilan Koneksitas: Analisis Yuridis Antara Asas Komando TNI dan Kepastian Hukum. Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 11(4), 2995-3006.
Veriandy, M. V., Yunara, E., & Marlina, M. (2025). Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 1-K/PM. I-02/AL/I/2023 Dari Perspektif Acara Pemeriksaan Koneksitas. Juris Prudentia: Jurnal Hukum Ekselen, 7(2).
Winanto, D. S., Mulyono, M., & Sutisna, A. (2025). Kewenangan JAMPIDMIL Dalam Penyelesaian Perkara Koneksitas Dalam Perspektif Keadilan. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(4), 3302-3312.
Zein, M. D., & Waluyo, B. (2024). Quo Vadis Oditurat Militer Paska Terbentuknya Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 12(9).
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sujono Sujono, Rizki Rizki, Wanto Wanto
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin agree to the following terms: Authors retain copyright and grant the Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share (copy and redistribute the material in any medium or format) and adapt (remix, transform, and build upon the material) the work for any purpose, even commercially with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
